Sejumlah Anggota Komisi II DPR berharap pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) baik Legislatif maupun Presiden pada tahun 2014 dapat berlangsung lebih baik dari tahun 2009. Hal itu terungkap saat Komisi II Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pakar Politik Valina Singka Subekti yang juga mantan Anggota Komisi  Pemilihan Umum (KPU) dan Komaruddin Hidayat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Taufik Effendi, Senin (8/2).

            Pelaksanaan Pemilu 2009 dinilai masih banyak kekurangan diantaranya ketidakakuratan data daftar pemilih tetap (DPT) dan tertukarnya kertas suara antar daerah pemilihan menjadi perhatian sejumlah Anggota Komisi II.

            Anggota Komisi II dari F-PG Mustokoweni Murdi dalam pertemuan itu mengutarakan banyak pihak yang berharap pemilu 2009 dapat lebih baik dari pemilu sebelumnya. Namun pada kenyataannya pemilu 2004 lebih baik dari 2009.

            “Harapan kami pada KPU 2009 sangat besar sekali. Tapi tidak sesuai harapan,” katanya.

            Ia berharap pada pelaksanaan pemilu selanjutnya ada kepastian hukum, akuntabilitas dan profesionalisme dari penyelenggara pemilu.

            Anggota Komisi II Harun Al-Rasjid (F-Gerindra) yang juga mantan Gubernur NTB menyoroti pengawasan dilapangan saat pelaksanaan pemilihan hingga proses penghitungan. Ia menilai diwilayah itu rawan akan terjadinya kecurangan.

            “Pengawasan dilapangan perlu lebih diperhatikan,” katanya.

            Lebih jauh, Harun menjelaskan bahwa salah satu kejanggalan yang terjadi adalah perubahan jumlah suara peserta pemilu. Menurutnya figur pemimpin di suatu daerah juga dapat mempengaruhi terjadinya kecurangan dalam pemilu.

            “Ini biasanya terjadi di desa-desa. Siapa yang melakukan pengawasan akan hal ini,” katanya.

            Sementara itu Valina Singka Subekti dalam pertemuan itu menjelaskan pemilu di Indonesia merupakan pemilu yang diikuti jumlah pemilih paling banyak di dunia. Selain itu, pemilu juga berlangsung serentak dengan infrastruktur yang sangat terbatas.

            “Anggota penyelenggara pemilu perlu kebijakan dan terobosan agar pemilu berlangsung tepat waktu, jujur, adil dan demokratis,” katanya.

            Menurutnya, pelaksanaan pemilu bukan hanay sebatas teknis procedural tapi juga mempunyai dampak yang sangat besar bagi perjalanan bangsa kedepan. “Dampak ekonomi dan politik yang besar dikemudian hari,” ujarnya.

            Ia menilai untuk terwujudnya pemilu yang lebih baik maka diperlukan terobosan dan kebijakan bagi penyelenggara. Salah satunya adalah sarana yang memadai.

            “KPU tidak diberi infrastruktur dan sarana yang memadai,” jelasnya.

            Pakar politik Komaruddin Hidayat dihadapan Komisi II menjelaskan bahwa pengawasan yang paling lekat berada di masyarakat. Dengan semakin bertambah cerdas dan pedulinya masyarakat akan pelaksanaan pemilu maka kualitas pemilu tersebut akan menjadi lebih baik.

            “Ini sudah mulai tumbuh,” jelasnya.

            Dalam pertemuan itu, Komaruddin Hidayat menegaskan bahwa kedepan pelaksanaan pemilu akan lebih baik dari pemilu sebelumnya. “Saya optimis pemilu kita akan bagus,” tegasnya. (bs)